“Terkait dengan hibah, mudah-mudahan apa yang disebutkan tadi bisa jadi penyelesaian urusan neraca asset dari kedua instansi. Baik pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun kementerian Republik Indonesia. Karena di dua-duanya dipantau oleh BPK,” Ujar Lukman Hakim.
Terkait hal tersebut Lukman secara langsung memberikan apresiasinya kepada Gubernur yang telah memberikan solusi yang terbaik. Sehingga membantu penyelesaian permasalahan asset kementerian. Akibat permasalahan tersebut setiap tahun pemeriksaan oleh BPK, Kemenag selalu mendapat predikat WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan).
“Salah satu problem yang dihadapi oleh Kementerian Agama, adalah terkait dengan penataan asset-aset kementerian ini. Jadi sudah bertahun-tahun kementerian agama ini sulit sekali mendapatkan WTP, Wajar tanpa pengecualian. Ketika setiap tahun diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kita selalu mendapat WTP DPP atau dengan Paragraf Penjelasan. Belum pernah mendapatkan status WTP saja. Karena salah satu kendalanya adalah aset-aset yang dimiliki kementerian agama masih ada beberapa katakanlah ‘bermasalah’. Jadi seperti yang dijelaskan, gedungnya milik Kementrian Agama tapi tanahnya milik Pemda,” papar Lukman .
Terungkap, dalam proses penyelengaaran haji nanti Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi ini akan melayani jamaah haji berasal Jawa Barat dan Banten dengan daya tampung tiga kloter perhari.(*)
Tidak ada komentar: