Foto : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran (TA) 2013-2014 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).(Foto : Istimewa)
(SJO, BANDUNG) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran (TA) 2013-2014 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Hal ini disampaikan oleh Anggota V BPK RI dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat pada Selasa (17/6).
Dalam penyampaian laporannya, Anggota V BPK, Agung Firman Sampurna memberikan apresiasi dan menyerahkan langsung laporan tersebut kepada Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanagara dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Namun, Agung mengatakan Pemprov Jabar juga harus tetap mencermati terhadap beberapa masalah yang ditemukan BPK. “BPK memandang perlu untuk mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mencermati, memberi perhatian dan menindaklanjuti beberapa masalah yang menjadi temuan pemeriksaan”, tegas Agung.
Permasalahan yang ditemukan BPK dalam LKPD Jabar 2013 antara lain: Penatausahaan dan pengelolaan persediaan yang belum tertib, proses penghapusan aset gedung pada RSUD Al-Ihsan yang tidak sesuai prosedur, dan mekanisme penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung-jawaban, monitoring dan evaluasi belanja hibah tidak sesaui ketentuan.
Untuk itu, Gubernur Jabar mengatakan bahwa dirinya mempunyai komitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Kita berkomitmen untuk segera menyelesaikan. Mudah-mudahan 60 hari ke depan kita membuat action plan untuk segera meyelesaikannya”, tutur Aher.
LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2013 mendapat WTP full atau penuh. Hal ini berarti WTP tanpa paragrap penjelasan dan tidak ada yang bermasalah atau penyajian laporan keuangannya wajar. WTP full ini bukan berarti tidak bermasalah, namun masalah tersebut berdasarkan pada pendekatan penilaian yang tidak menimbulkan risiko.(r/D
n/Sc)
Tidak ada komentar: