“Sampai dengan presiden baru memulai tugasnya, kami masih akan menjalankan tugas itu. Tonggaknya adalah 20 Oktober nanti,” kata Presiden SBY dalam program “Isu Terkini” melalui kanal youtube ((http://t.co/Xk1bs58B96) yang diunggahnya pada Kamis (7/8/14) malam.
Oleh karena itu, Presiden SBY menegaskan, ia tidak suka sebenarnya kalau di antara anggota kabinet, menteri misalnya sudah menganggap bahwa pemerintahan ini sudah berakhir, atau semi berakhir, lantas memposisikan dirinya sudah demisioner.
“Itu keliru besar, dan boleh dikatakan itu lari dari tanggung jawab, dan rakyat akan mencatat hal-hal seperti itu kalau terjadi di negeri kita ya,” tegas Presiden SBY.
SBY juga menegaskan, meskipun sudah ada presiden terpilih tidak berarti segala sesuatunya yang dilaksanakan oleh pemerintahan ini, apakah keputusan; kebijakan; perencanaan harus dilakukan secara bersama atau dikonsultasikan terlebih dahulu. “Itu juga tidak seperti itu dalam tatanan UUD kita,” ujarnya.
Menurut Presiden SBY, pemerintahan yang ia pimpin ini masih punya tanggung jawab, misalnya untuk mempersiapkan RAPBN tahun 2015, sebagaimana dulu pemerintahan pada tahun 2004 juga masih mempersiapkan RAPBN untuk tahun 2005. “Itulah yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan kita dan konstitusi kita,” jelasnya.
Namun SBY menegaskan, ia tahu diri kalau masa baktinya sebagai Presiden RI dan kabinet yang ia pimpin ini tinggal sekitar dua bulan lebih sedikit. Setelah itu akan ada pemerintahan baru, yang insya Allah akan bekerja 5 tahun berikutnya lagi.
Oleh karena itulah, lanjut Presiden SBY, sebenarnya sejak bulan April yang lalu, ia sudah mengeluarkan instruksi dan menetapkan kebijakan yang intinya melarang para menteri atau anggota kabinet untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang fundamental dan strategis yang berimplikasi pada pemerintahan mendatang atas inisiatifnya sendiri.
Selain itu, menurut Presiden SBY, ia juga tidak mengijinkan mereka (para menteri atau anggota kabinet) melakukan penggantian-penggantian pejabat utama, apalagi secara besar-besaran. “Saya berpikir itu lebih baik dilaksanakan oleh presiden mendatang. Oleh pengganti saya nanti, kecuali kalau ada alasan yang sah,” tuturnya.
Presiden lantas menunjuk contoh saat dirinya mengganti Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) karena Jendral Budiman bulan depan ini sudah pensiun, sehingga ia masih memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penggantian tersebut karena presiden baru belum ada.
“Sebenarnya selama ini penggantian kepala staf-kepala staf angkatan itu bisa dilakukan jauh sebelumnya. Ada yang kurang setahun, karena itu untuk kepentingan organisasi. Jadi, bukan untuk kepentingan orang seorang. Saya kira para jendral mengetahui tentang sistem dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Dengan penjelasan ini, SBY menegaskan dirinya tahu pada masa transisi ini mana yang tepat ia lakukan sebagai presiden, meskipun kewenangan masih ada pada dirinya, dan mana-mana yang tidak tepat karena akan lebih baik kalau itu dilakukan oleh presiden yang baru nanti. (*)
Tidak ada komentar: