Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengungkapkan, ada keterlambatan pemerintah sebelumnya untuk menanggapi persoalan tersebut. Alhasil, kesenjangan Jawa-Luar Jawa terjadi dalam hitungan dekade tanpa perubahan berarti.
"Selama 30 tahun hampir tidak mengalami perubahan," ujarnya di sela-sela Seminar 'Menghindari Risiko Middle Income Trap Melalui Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan' di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (6/2).
Bagi Bappenas, solusi mendorong pemerataan ekonomi adalah memperbanyak proses industrialisasi di luar Jawa. Kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, atau Papua, tidak bisa lagi hanya mengandalkan sektor primer.
"Industrialisasi itu idealnya sesuai potensi daerah masing-masing. Ini sudah kita mulai sebenarnya dengan pelaksanaan MP3EI," kata Armida.
Tanpa pemerataan sumber perekonomian, Bappenas khawatir Indonesia tak punya kapasitas menghindari middle income trap, alias jebakan negara berpendapatan menengah. Artinya, pertumbuhan bakal stagnan, di bawah potensi optimal.
Armida merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) kawasan Indonesia timur yang hanya butuh dikelola lebih serius. Terbukti, dengan pendekatan yang masih seadanya pulau Sulawesi sumbangannya terhadap PDB konsisten di atas 7 persen.
Maka dari itu, Bappenas berharap paket kebijakan yang mereka rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bisa disokong kementerian terkait. Armida meyakini, waktu yang dimiliki Indonesia buat menghindari middle income trap paling lama 13 tahun.
Sementara, peluang pemerataan melalui penyebaran sumber daya manusia hampir mustahil. Soalnya, penduduk di Pulau Jawa saat ini 58 persen populasi nasional, dan diproyeksikan pada 2035 hanya berkurang 3 persen.
Itu sebabnya, hanya industrialisasi dalam waktu singkat sebagai jalan satu-satunya.
"Maka diperlukan perpindahan ke sektor-sektor produktif, industrialisasi harus dapat diupayakan. Dalam RPJMN, diperlukan reformasi yang cukup komprehensif, mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan reformasi kelembagaan," kata Armida.
BPS kemarin melansir pertumbuhan ekonomi mayoritas disumbangkan Pulau Jawa dan Sumatera.
Kepala BPS Suryamin menuturkan tiga provinsi dengan sumbangan terbesar terhadap PDB adalah DKI Jakarta 16,72 persen, Jatim 14,87 persen, jabar 14,17 persen. Jika ditotal, maka tiga provinsi itu saja sudah menyumbang 45,76 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (r21)
Tidak ada komentar: