Dedi, lebih lanjut memaparkan untuk membantu tugas Pemda baik untuk menangkal terjadinya trafficking maupun kekerasan anak dan perempuan, seluruh kekuatan babinsa yang di Jabar tercatat sebanyak 5.300 orang siap dikerahkan.
Tugas tersebut, salah satu bagian dari tupoksi TNI, karena tupoksi TNI tidak hanya dalam perang saja, tetapi juga ada tupoksi untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di masyarakat.
Untuk mencegah atau menangkal kasus trafficking atau pun kasus lainnya yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat juga akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian serta aparat sampai Kecamatan.
Dedi, dalam bagian keterangannya memaparkan ada beberapa lokasi yang patut di waspadai yang disinyalir menjadi daerah rawan trafficking diantaranya terminal. Babinsa atas kondisi tersebut, patut untuk terus mewaspadai dengan tindakan preventif.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengajak para Bintara Pembina Desa (Babinsa) Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan aktif memerangi tindak perdagangan manusia (human traffickhing) di Jawa Barat.
Dikatakan, operasi perdagangan manusia, terutama usia produktif dan anak belia, salah satu persoalan yang berkaitan langsung masa depan bangsa. Hal ini karena korbannya sebagian besar kaum perempuan, yang notabene ujung tombak pembinaan tunas generasi penerus bangsa.
Heryawan menyampaikan ajakannya itu pada acara Orientasi Program Kependudukan dan Keluarga Bencana dan Human Trafficking bagi Danramil dan Babinsa se-Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat, 18 Oktober 2013.
Orientasi dihadiri 160 Komandan Komando Rayon Militer (Danramil) dan 360 Babinsa. Turut hadir Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim dan Ketua Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2TP2A) Netty Prasetyani Heryawan.
Gubernur Heryawan menjelaskan posisi kependudukan Jabar sebagai provinsi terpadat di Indonesia. Penduduk Jabar berdasar data Desember 2012, ungkapnya, berada di posisi 44,5 juta jiwa. Urusan kedua terpadat, yakni Jawa Timur.
"Penduduk yang besar, bagi Pemprov Jabar, adalah aset pembangunan karena ditempatkan sebagai subyek dan aset. Kita menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas karena ini syarat untuk melahirkan SDM (sumberdaya manusia) yang unggul," papar Heryawan, seraya memuji keserusan jajaran TNI selama ini dalam menyukseskan program Keluarga Berencana (KB).
Pada saat yang sama, masih ungkap Heryawan, upaya berbagai pihak memerangi tindak perdagangan manusia belum mampu menekan habis kasus human trafficking. Namun, katanya, data menunjukkan tren penurunan kasus perdagangan manusia di Jabar mulai menurun beberapa tahun terakhir.
Di lingkungan Pemprov terdapat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Pedagangan Orang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Gugus tugas ini bersinergi dengan TP2TP2A serta unit kasus kriminal terhadap kaum perempuan dan anak kepolisian.
"Babinsa, kita pahami, penjaga kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dan, karena kependudukan dan human traffickhing salah satu persoalan bangsa, Babinsa tentu akan berperan aktif," ujar Heryawan.
Gubernur menambahkan juga, politik TNI adalah politik negara. TNI tidak berpihak pada satu kekuatan politik atau kelompkok tertentu. "Karena itu, Pemprov sangat pas bergandengan tangan dengan para Babinsa, termasuk dalam upaya memerangi kasus human trafficking," kata Gubernur. (don)
Tidak ada komentar: