Perkuat Jejaring LKBH KORPRI JABAR Gelar Rakor

(SJO, BANDUNG) Aparatur negara memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan.  Reformasi birokrasi merupakan bagian yang integral dari reformasi di bidang politik, hukum, perekonomian dan reformasi bidang budaya organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Semangat reformasi birokrasi ini yang menjadi semangat serta jiwa dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang sejalan dengan amanat UU No. 5 Tahun 2014 ini akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Se-Provinsi Jawa Barat pada 18-20 Juni 2014.

Rakor ini akan dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung dan selanjutnya akan dilaksanakan di Hotel Horison, Jl. PelajarPejuang No. 121, Kota Bandung.

Menurut rencana, rakor ini akan dihadiri bupati/walikota se-Jawa Barat, Sekda Se-Jawa Barat, perwakilan LKBH kota/kab se-Jawa Barat, Peninjau dari LKBH Provinsi/Kabupaten/Kota diluar Provinsi Jawa Barat, dan advokat.

Menurut Ketua LKBH KORPRI Prov. Jabar R. Ruddy Gandakusumah, rakor ini bertujuan untuk membangun networking/jejaring kerja antara LKBH Dewan Pengurus Nasional KORPRI, LKBH KORPRI Provinsi dan LKBH KORPRI Kabupaten/Kota serta Provinsi lainnya dalam menunjang tugas fungsi LKBH agar keberadaan dan kiprahnya lebih dirasakan oleh PNS Anggota KORPRI dan Keluarganya.

Materi yang akan disampaikan pada Rapat Koordinasi LKBH KORPRI, menurut Ruddy, adalah pertama, Organisasi Kelembagaan, Tata Kerja dan Program Kerja LKBH yang akan disampaikan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional; kedua, Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum dikaitkan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014 dan Kebijakan dalam Penganggaranya yang akan disampaikan oleh Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri.

“Berikutnya adalah Peran dan Fungsi PERADI dalam menunjang Kinerja LKBH KORPRI Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Advocat Indonesia Jawa Barat. Terakhir adalah Selayang Pandang LKBH DP KORPRI Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Ketua LKBH DP KORPRI Provinsi Jawa Barat,” paparnya.

Ruddy berharap rakor ini akan menginisiasi terbangunnya jejaring kerja/networking sehingga LKBH dapat didukung dan diakui semua pihak. “Kami juga mengharapkan setelah rakor ini, adanya jaminan kepastian hukum atau menambah rasa percaya diri para Pejabat dan PNS secara keseluruhan dalam melaksanakan tugas fungsinya termasuk kepada anggota keluargainti mereka yang terkena dan/atau menghadapi persoalan hukum,” tandasnya.(r/Viorizza/Dn)