Netralitas TNI, Prajurit Dilarang Mengarahkan Keluarga Untuk Memilih

(SJO, BANDUNG) Pesona Jawa Barat dengan jumlah DPT tertinggi menjadikan Propinsi penyangga Ibu Kota ini memiliki daya tarik tersendiri, Capres dan Cawapres berlomba menarik perhatian Swing Votters untuk memenangi Pilpres 9 Juli 2014. Beberapa hari lalu publik dikejutkan dengan pemberitaan, Diduga Pengerahan Babinsa (Bintara Pembina Masyarakat) untuk memilih salah satu pasangan Calon.

Pangdam III/Siliwangi Mayjend TNI Dedi Kusnadi Thamim menegaskan, jajarannya di Kodam III/Siliwangi Netral dalam Pilpres sesuai Arahan Presiden RI dan Amanat Undang-Undang (UU) TNI "Netralitas TNI sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) TNI No.32 Tahun 2002, Bahwa TNI Itu harus netral, wujud kenetralan adalah dengan tidak memihak salah satu Calon" Tegas Pangdam III/Siliwangi kepada Wartawan usai memberikan arahan di hadapan Seribuan Prajurit jajaran Kodam III, di Stadion Siliwangi, Jalan Lombok, Bandung, Jum'at (06/06/2014) Pagi.

Sanksi tegas menanti, apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan Anggota TNI, "Kalau memang ada pelanggaran, mereka yang melakukan pelanggaran akan diberikan Sanksi Tegas sesuai aturan" Jelas Pangdam.

Pangdam manjamin anggotanya Netral dalam Pilpres 9 Juli 2014, "Insya Allah di Kodam III/Siliwangi Netral, teruji dalam Pileg lalu, tidak ada satupun Prajurit TNI ini tidak Netral" Jelasnya.

Netralitas juga diterapkan Prajurit dalam kehidupan ber Keluarga, dengan tidak mengarahkan untuk memilih salah satu Capres "Wujud Netralitas juga dimulai dari dalam keluarga, Anggota TNI tidak boleh mengarahkan untuk memilih salah satu Calon, walau kepada istri dan anggota keluarganya" Terang Dedi.(Don/Sc)