Menurut Walikota, langkah tersebut dilakukan untuk menghindarkan perempatan di Kota Bandung dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), seperti gelandangan dan pengemis (Gepeng) dan anak jalanan (Anjal).
“Langkah ini dalam rangka penegakkan Perda K-3, pelaksanaan penempatan petugas ini akan dilakukan Kamis (23/10) lusa dengan pembagian tugas dalam 3 sift, pagi, siang dan sore setiap harinya,” ujar Ridwan, kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Selasa (22/10)
Walikota mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan petugas yang harus jaga di setiap perempatan, Pemkot Bandung akan merekrut out sorching atau tenaga lepas.
“Karena Dishub dan Satpol PP kekurangan personil, kemungkinan kita akan ada penambahan personil rekrut secara out sorching atau tenaga lepas,” ucapnya.
Sebelumnya, untuk mengurangi gepang dan anjal di perempatan jalan, Pemkot Bandung juga memasang puluhan spanduk tentang larangan pemberian uang kepada kepada Gepeng dan Anjal di sejumlah titik di Kota Bandung.
Namun berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bandung, Bulgan Alamin, spanduk yang jumlahnya sekitar 54 spanduk, berangsur-angsur hilang dari lokasi pemasangan.
“Jika kita melakukan kebaikan pasti ada yang tidak suka. Kita akan mengganti spanduk yang hilang dengan yang baru,” katanya. (r01)
Tidak ada komentar: