Menurutnya pengentasan persoalan ini perlu sekali keterlibatan masyarakat. Masyarakat, menurutnya, harus dilihat sebagai subjek. "Kemitraan dengan masyarakat harus terjalin dengan intens. Bagaimana bukan hanya pelibatan tapi juga edukasi pada masyarakat," paparnya. Soal limbah pabrik di Rancaekek menurutnya pun menjadi salah satu bahasan dimana Pemprov Jabar dan BPLHD bisa melahirkan sejumlah solusi.
Begitupula soal pasir besi yang ia nilai sudah menjadi persoalan serius yang membutuhkan campur tangan negara saking merugikannya. "APBD dan APBN untuk infrastruktur keluar banyak,tapi untuk PAD juga tidak seimbang. Belum lagi potensi konflik horisontal di masyarakat yang sedemikian besar," paparnya.
Untuk menyelesaikan kerugian dan dampak dari pasir besi ia menilai semua komponen harus serius. "Semua pihak harus berani, termasuk presiden. Ini bukan hanya urusan Kapolda, tapi semua karena ini soal penegakan hukum," katanya. Namun, ia mengaku persoalan ini harus diteliti lebih jauh agar tidak terkesan menzalimi pengusaha dan mereka yang menggantungkan hidup di usaha tersebut. "Bagaimana persoalannya? Solusinya seperti apa? Bagaimana masyarakat yang bekerja di sana alih profesinya seperti apa," katanya.
Deddy Mizwar menilai persoalan dampak pasir besi tidak boleh terus dibiarkan berlarut. "Kalau ini dibiarkan, artinya kita dzalim pada bangsa,dzalim pada generasi yang akan datang karena kerusakannya luar biasa," pungkasnya. Ia mengingatkan pemerintah harus serius mengatasi persoalan lingkungan agar tidak menjadi beban di masa depan. "Ingat! Kalau salah urus, bisa berdosa kita sama anak cucu. Kalau betul, pahalanya mengalir ke kuburan kita," katanya.
Pengentasan persoalan lingkungan di mata Wagub perlu keikhlasan besar dan diniatkan pada ibadah. Menurutnya jajaran BPLHD tidak boleh lelah namun harus hati-hati terjebak pada rutinitas. Salah satu fokus yang diminta Wagub dari BPLHD pada beberapa hal di tahun ini sampai tahun depan adalah masalah kerusakan yang dialami di Jabar yang dampaknya sangat buruk bagi sekarang dan masa depan.
Seperti persoalan dampak ekspolitasi pasir besi yang bisa menimbulkan konflik horizontal. Lalu soal limbah yang mengotori sungai Citarum. "Yang penting adalah tindakan yang disegerakan bukan hanya wacana. Tidak apa sporadis tetapi setidaknya ada tindakan," pesannya.
Tindakan menurutnya untuk mengatasi kekeliruan yang terjadi, dan jika dibiarkan terus menerus bisa menjadi sebuah kebenaran. Untuk itu langkah kongkrit yang harus dilakukan BPLHD menurutnya adalah menjaga rutinitas sesuai Tupoksi tetap dilakukan. "Tapi juga lakukan hal besar yang monumental. Tetap harus melibatkan masyarakat, karena mereka adalah subjek. Fokus pada isu isu penting yang berdampak langsung pada masyarakat!" Terakhir, Wagub meminta jika ada sesuatu hal yang menyangkut persoalan lingkungan hidup, segera dikomunikasikan padanya.(ali/rls)
Tidak ada komentar: