“Perusahaan harus membayarkan THR kepada para pegawainya maksimal H-7 Lebaran, pemberian THR itu bagian dari hubungan industrial, yang saling menguntungkan, agar pegawai bisa lebih bersemangat bekerja,” katanya, di Bandung, Senin (15/7).
Dia mengaku pihaknya sudah melayangkan surat edaran kepada pemerintah di kabupaten/kota agar mengingatkan kepada perusahaan untuk membayarkan THR sebelum lebaran. Pihaknya juga meminta kepada pemda mendirikan posko-posko pemantauan THR.
Nantinya Posko tersebut siap menerima laporan terkait ada tidaknya pengusaha yang memberikan THR. “Sekarang sudah edarkan surat tersebut,” terangnya.
Dengan adanya posko itu, ia berharap kepada pekerja yang tidak mendapatkan haknya segera melapor untuk kemudian ditindaklanjuti.
Bagi perusahaan yang tidak memenuhi hak karyawan, menurutnya akan dihimpun kemudian akan dilaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertras). “Jadi laporan akan diteruskan secara berjenjang hingga ke Kementerian,” tandasnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR, Menakertrans siap memberikan sanksi tegas. “Kami harap semua bisa memenuhi hak karyawan karena THR itu sudah ada dalam peraturan,” ucapnya.(tim)
Tidak ada komentar: