"Komisi VIII DPR RI dpt memahami dan menyetujui penjelasan Sekjen dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI atau Usulan APBNP pada Program BLSM selama 5 bulan," kata Wakil Ketua Sayed Fuad Zakaria.
Usulan APBNP pada program BLSM selama lima bulan sebesar Rp12.009.172.750.000. Secara detil terbagi:
A. Bantuan tunai Rp 150.000 x 15.530.897 orang x 5 bulan = Rp11.648.172.750.000,-
B. Safeguarding sebesar Rp361.000.000.000 untuk kebutuhan:
- imbal jasa PT Pos 2 tahap x Rp9000 = Rp279.556.146.000
- percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos = Rp70.463.679.689,-
- operasional koordinasi = Rp10.980.174.31
"Dengan catatan memastikan akurasi data penerima BLSM, meningkatkan sosialisasi program dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dalam peknis pelaksanaan BLSM," katanya.
Sayed mengatakan Komisi VIII DPR RI meminta kepada Sekjen dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI agar pelaksanaan BLSM tahun 2013 memperhatikan saran sejumlah anggota dewan. Beberapa saran tersebut yakni memperketat pengawasan dan pengendalian penyaluran BLSM agar tepat sasaran dan mencegah terjadinya penyimpangan.
Kemudian menyususn langkah-langkah dan pemetaan antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin terjadi dapat menghambat pelaksanaan BLSM.
Lalu, memastikan bahwa penerima manfaat BLSM adalah masyarakat yang terkena dampak langsung kenaikan BBM dan melibatkan berbagai pihak untuk mempermudah penyaluran dan pelayanan bagi penerima manfaat pelaksanaan program BLSM.
"Komisi VIII DPR meminta kepada Kemensos RI untuk melengkapi data penerima BLSM selambat-lambatnya pd akhir bulan Juni 2013," tutur Sayed.(r21)
Tidak ada komentar: