Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan, dalam orasinya mengatakan sudah 10 tahun tak ada perubahan postif di kota Bandung. Berbagai persoalan yang membelit Kota Bandung mengancam keselamatan warganya. "Sengketa lahan tak kunjung selesai, resapan air terus berkurang resapan air, banjir masih saja terjadi,” katanya.
Wahyu Widianto selaku koordinator aksi melalui rilis KMBB menuturkan, Wali Kota Bandung tidak membawa perubahan masyarakat dan lingkungan hidup lebih baik sebagaimana yang dimandatkan dalam RPJMD Kota Bandung 2009-2013.
"Bahkan, kita menilai Dada Rosada gagal menjalankan mandat kebijakan visi dan misi dalam RPJMD Kota Bandung 2009-2013. Hal itu, tutur Wahyu, bisa diperiksa dari kenyataan di lapangan. "Selama 10 tahun berkuasa beragam masalah akibat salah urus kebijakan Walikota Bandung itu terjadi”
Menurut penilaian KMBB, selama Dada menjadi Walikota, ada belasan persoalan yang tidak terselesaikan, diantaranya.
1. Alih fungsi kawasan semakin masif oleh pembangunan hutan beton (hotel, apartemen, mall, sarana komersil lainnya) semakin masif. Selama lima tahun sedikitnya 104 jenis bangunan komersil dibangun di kawasan konservasi, resapan, lindung, sempadan jalan dan sungai.
2. Gedung-gedung cagar budaya berubah fungsi menjadi sarana komersil, tidak terawatt dan terlantarkan.
3. Pembangunan hutan beton dan sarana pembangunan fisik lainnya menimbulkan konflik sosial di masyarakat seperti di Rancabentang, Bangbayang, Batununggal, Sukajadi, Punclut, Dago, Griya Cempaka Arum dan lain-lain. Bahkan konflik sosial di masyarakat berujung pada kriminalisasi (sedikitnya 9 orang warga kota Bandung sudah dikriminalisasi).
4. Banjir semakin meluas ditemukan sekitar 80an titik genangan banjir di Kota Bandung, jalan-jalan berubah menjadi sungai dan mata air semakin berkurang, Cikapundung masih tercemar dll
5. Kemacetan yang belum terselesaikan, penataan PKL yang buruk dan kesemrawutan ruang kota Bandung dan masalah sosial lainnya.
6. Tata kelola PDAM yang buruk, hasil investigasi membuktikan sekitar 130 Milyar per tahun kerugian negara yang dialami, sekitar 5000 titik pengambilan air tanah yang bermasalah.
7. Ruang terbuka hijau yang disediakan hanya mencapai 7 % dari total wilayah kota Bandung sekitar 17.000 Ha, bahkan terjadi manipulasi jumlah luasan RTH Kota Bandung serta wilayah KBU Kota Bandung yang beralih fungsi menjadi kawasan komersil. Artinya target dalam RPJMD Kota Bandung sampai tahun 2013 mencapai 16% RTH tidak tercapai.
8. Sekitar Rp 66,5 Milyar Dana Bansos dikorupsi selain pengelolaan /pemborosan dana hibah di tahun 2012 sekitar 400an Milyar yang buruk.
9. Pengelolaan sampah yang buruk serta pembangunan PLTSa yang akan menambah beban pencemaran udara kota Bandung.
10. Akses warga atas informasi beragam informasi kebijakan yang masih tertutup.
11. Pengendalian dan pengawasan perijinan pembangunan yang lemah
12. Budaya premanisme yang semakin meluas dan masif dan laim-lain.
13. Nasib guru honorer yang belum terperhatikan dan masih mengalami diskriminasi dan masalah-masalah sektor lainnya
"Beragam kasus dan masalah yang dipaparkan diatas menunjukan fakta bahwa Bandung Hijau, Cerdas, Makmur, Sehat, Berprestasi, Kota Seni Budaya, Agamis serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi agenda prioritas dalam RPJMD tidak tercapai dan gagal," ujar Koordinator Aksi dan Kampanye Walhi Jabar, Wahyu Widianto kepada para wartawan. (R02)
Tidak ada komentar: