Gubernur Jabar Ahmad Heryawan Surati Mendikbud Terkait Bahasa Daerah

(SEPUTARJABAR.COM, BANDUNG) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan menandatangani surat resmi yang ditujukan kepada Kementrian  Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dalam surat yang akan dikirimkan hari ini dan ditujukan langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, Gubernur Jabar meminta dengan tegas agar Muatan Lokal Bahasa Daerah tidak dihapuskan.

“Surat ini adalah sebuah kehendak masyarakat jawa barat, desakan pemerhati kebudayaan. Berdasarkan kehendak dan rasa memiliki rakyat Jawa Barat mengajukan keberatan terkait dengan draft Kurikulum  Pendidikan Nasional 2013 yang tidak mencantumkan secara eksplisit bahasa sunda” Jelas Gubernur Jabar dihadapan wartawan di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata, kota Bandung,  Selasa (8/01) pagi.

Pemerintah Provisi (Pemprov) Jabar pasti akan mengajarkan bahasa daerah di setiap sekolah di seluruh Jawa Barat.

“Inikan masalah universal bukan hanya berlaku di jawa barat saja, bahkan diseluruh daerah, pada dasarnya kami tetap akan mengajarkan bahasa daerah di tiap sekolah” ujar Gubernur.

Senada dengan Gubernur Jawa Barat, Ketua Forum Peduli Bahasa Daerah (FPBD) Dingding Chaerudin mengatakan rasa khawatirnya bila bahasa daerah tidak ditimbulkan secara eksplisit dalam mata pelajaran tersebut, juga dingding menyampaikan apresiasinya terhadap Pemerintah Provinsi yang tanggap terhadap masalah ini.

 “Kami dari Forum Peduli Bahasa Daerah (FPBD)sangat bangga memiliki kepala daerah bapak Gubernur, kami merasa sangat terharu, karena pemerintah tanggap dan semoga menjadi teladan bagi daerah lainnya. Karena bahasa daerah memiliki hak untuk dipelihara dan dikembangkan berdasarkan UUD 1945” jelas Dingding Chaerudin yang juga ketua jurusan bahasa daerah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Sebelumnya beberapa kelompok masyarakat kasundaan dan pemerhati budaya sempat melakukan unjuk rasa damai di depan kantor Pemprov Jawa Barat di Gedung Sate, mereka menentang Kurikulum Pendidikan 2013 yang menghilangkan bahasa daerah, di gedung sate, mereka menyatakan menolak kurikulum pendidikan 2013 tersebut.(Don)