Seluruh aktifitas penambangan oleh siapapun harus dihentikan, sebut Deddy, hingga proses hukum selesai dan hingga hasil penyelidikan geografis sudah disimpulkan.
Deddy memaparkan, keadaan di lokasi penambangan sudah sangat mengkhawatirkan. Selain itu, perizinan melakukan aktifitas penambangan masih dipertanyakan. Karenanya, penghentian kerusakan kawasan kars harus segera dilakukan.
“Keadaan disana itu mengkhawatirkan sekali, seolah-olah negara tidak hadir disana. Karena itu segeralah tindak, bagaimana izin penambangannya. Tapi jangan sampai salah langkah, itu malah bisa jadi bahan tertawaan," ujar Wagub yang kerap disapa Demiz ini.
Melanjuti arahan Deddy, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, Anang Sudarna, menjelaskan bahwa pada aktifitas penambangan, harus dapat dibedakan yang mana kawasan kars yang aman ditambang, dan mana yang merupakan bentangan kars yang tidak boleh ditambang.
“Kars batu kapur adalah penyerap air tanah yang melimpah. Di Karawang itu ada sekitar 1.012 hektar kars kelas 1, yang tidak boleh ditambang," ungkap Anang pada rapat.
Di Desa Tamansari, Kabupaten Karawang, tercatat ada sekitar 115 tungku pembakaran batu kapur milik warga, yang sebagian besar berprofesi sebagai penambang batu kapur. Salah satu penambang, Abdullah mengaku, masyarakat desa mulai menggunakan alat peledak sejak tahun 1980-an, dan mendatangkan alat-alat berat pada tahun 2010. Hal tersebut disayangkan pemerintah, karena memperburuk kondisi area pertambangan.(*)
Tidak ada komentar: