Provinsi Jawa Barat menerima anggaran sebesar Rp 86.079.947.805.349 atau Rp 86,06 triliun. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan saat ditemui Kompas.com seusai mengukuhkan agen sosialisasi tingkat provinsi dan relawan demokrasi tingkat kabupaten/kota se-Jabar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Selasa (17/12/2013).
Heryawan menyatakan, dana tersebut akan digunakan untuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana dekonsentrasi pemerintah provinsi, dana tugas pembantuan kabupaten/kota, dan dana untuk lembaga vertikal.
Heryawan menyatakan, jumlah anggaran yang turun sekarang ini meningkat Rp 17 triliun dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini, menurut Heryawan wajar mengingat banyaknya peningkatan item program. Utamanya, bidang pendidikan dan kesehatan yang menelan anggaran terbesar.
"Pendidikan dan kesehatan masih tertinggi. Anggaran untuk BOS saja mencapai Rp 4 triliun, belum termasuk anggaran PMU (Pendidikan Menengah Universal) Rp 1,4 triliun, Jadi totalnya 5,4 triliun," jelasnya.
Kendati demikian, Heryawan mengaku bahwa anggaran sebesar Rp 86,08 triliun belum ideal jika melihat kebutuhan Provinsi Jawa Barat dan berbagai polemik di daerah itu. Selain itu, Jabar juga merupakan provinsi dengan penduduk paling banyak di antara provinsi lainnya di Indonesia.
"Harusnya empat kali lipat dari jumlah yang sekarang. Saya enggak berani menyebutkan angkanya," katanya.
Secara simbolis, DIPA diserahkan ke Satker Kepolisian Polda Jabar, Satker Militer Kodam III/Siliwangi, Kejaksaan Tinggi Jabar, Kanwil Kementerian Agama Jabar, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jabar, Wali Kota dan bupati se - Jabar serta Kuasa Penerima Anggaran (KPA) lainnya, di Gedung Sate, Selasa pagi.
Heryawan berpesan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar anggaran 2014 tersebut dapat digunakan secara tepat sasaran untuk pembangunan Jawa Barat ke depan. Utamanya untuk dua indikator besar, yakni mengurangi dan memberantas pengangguran serta kemiskinan.
"Gunakan dana itu sebaik-baiknya, efektif dan efisien. Ditelusuri betul dampaknya itu pada penyesuaian kesejahteraan, dengan dua indikator besar, yang pertama pengurangan pengangguran dan kedua pengurangan kemiskinan. Gitu, nasihat presiden seperti itu," pungkasnya. (kpo)
Tidak ada komentar: