Dalam amar putusannya, MK menyatakan tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing
pasangan calon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. Oleh
karenanya, semua dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum.
Keputusan ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman. Sedangkan penyampaian hasil disampaikan dalam sidang pleno yang dipimpin Hakim Konstitusi Achmad Sodik.
Sebelumnya, kubu Rieke Teten mengajukan gugatan ke MK karena menolak menerima hasil penghitungan rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jawa Barat. Dalam sidang-sidang gugatan, pihak Rieke menghadirkan saksi yang mengungkap dugaan kecurangan oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Dalam gugatannya, Paten menuntut agar MK mendiskualifikasi kemenangan pasangan Aher-Dedy. Mereka menilai kemenangan incumbent tersebut tidak terlepas dari adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan KPU Provinsi Jabar.
Pendukung pasangan calon gubernur Rieke Diah Pitaloka dan calon wakil gubernur Teten Masduki serta pendukung Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar mengikuti sidang di ruang depan MK. Puluhan polisi disiagakan untuk mengamankan sidang dan area di sekitar Gedung MK. Namun hingga sidang usai menjelang pukul 12.00 siang, suasana tetap kondusif. (R01)
Tidak ada komentar: