DPRD Jabar Sahkan Perda Program Metropolitan

(SJO, BANDUNG) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat, pada rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Jl. Diponegoro 22 Bandung, Kamis (17/7).

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanagara ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. Deddy mengatakan bahwa Perda ini merupakan acuan dan menjadi penggerak pembangunan dan ekonomi di Jawa Barat. “Tiga wilayah ini (Bandung Raya, Cirebon Raya, Bodebek-Karpur) akan menjadi penggerak percepatan pembangunan di Jawa Barat”, ujar Deddy dalam padangan akhirnya, di depan 60 Anggota DPRD Jabar yang hadir pada Paripurna tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar berpendapat bahwa ini merupakan Perda unik dan akan mengatur percepatan dan pemerataan pembangunan Jabar, melalui 3 wilayah metropolitan tersebut. Untuk itu, nantinya pusat pembangunan yang selama ini berada di wilayah barat akan bergeser dan dikembangkan ke wilayah timur Jawa Barat. “Perda ini unik karena pusat sendiri ada Perda linta provinsi yang kurang greget. Di sini kita harapkan akan ada pusat pertumbuhan baru, sehingga tidak aka nada ketimpangan”, kata Irfan kepada wartawan usai Paripurna.

Program Metropolitan Jawa Barat merupakan pengembangan dan percepatan pusat pembangunan dan kegiatan ekonomi melalui tiga lokasi, yaitu: Wilayah Bodebek-Karpur (Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta), Wilayah Bandung Raya, dan Cirebon Raya. Program ini bertujuan untuk memberikan pemerataan pembangunan dan ekonomi ke seluruh Jawa Barat.

Program ini diharapakan dapat merangsang dan berdampak pada kegiatan ekonomi, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam prosesnya perlu pengeloalaan yang baik. Karena apabila tidak-akan memunculkan persoalan baru, seperti kemacetan lalu lintas, pemukiman kumuh, banjir, kekurangan air bersih, sampah, polusi udara, dan kesalahan pembangunan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.(r/*)