Dorong Akselerasi Industri, Pemprov Jabar & Pusat Saling Bersinergi

(SJO, BANDUNG) – Untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri daerah, pemerintah memalui Kementerian Industri (Kemenperin) terus mendorong akselerasi pembangunan ekonomi. Hal ini untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, dan pengurangan kemiskinan.

Pada acara forum komunikasi dengan dunia usaha dan instansi dalam Safari Ramadhan Menteri Perindustrian di The Trans Luxury Hotel, Jl. Gatot Subroto, Bandung, Jumat (18/7), Menteri Perindustrian RI, M S Hidayat mengatakan diperlukan sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan peningkatan dan daya saing tersebut.

Kinerja sektor industri pengolahan non-migas Triwulan I 2014 tumbuh sebesar 5,56%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 5,21%. Sementara untuk ekspor produk industri periode Januari – Mei 2014 sebesar US$ 48,69 Milyar, naik 2,95% disbanding periode yang sama pada 2013 lalu. Ekspor produk industry memberikan kontribusi sebesar 66,32% dari total ekspor nasional.

Forum komunikasi dengan tema “Kilas Balik 2009-2014, Prospek dan Tantangan Pembangunan Industri Jawa Barat ke Depan”, Hidayat menambahkan bahwa Jawa Barat adalah salah satu daerah yang memiliki keunggulan dan peran strategis baik dari sisi geografis maupun ekonominya. Sisi geografis, karena Jabar berdekatan dengan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Sementara dari sisi ekonomi, pada 2012 Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang ekonomi terbesar ketiga sebesar 14,07%. “Dari sisi ekonomi, pada tahun 2012 Provinsi Jawa Barat merupakan penyumbang PDB nasional terbesar ketiga (14,07%), setelah Provinsi DKI Jakarta (16,40%) dan Jawa Timur (14,88%)”, ujar Hidayat dalam sambutannya.

Sebagai bentuk implementasi akselerasi pembangunan ekonomi di Jabar, Kemenperin telah melaksanakan program pengembangan industry, yaitu: (1) Restrukturisasi permesinan untuk industri tekstil, (2) Pengembangan IKM melalui program pelatihan dan bantuan usaha serta pembiayaan melalui KUR, (3) bantuan pembangunan Pusat Pengembangan Teknologi Industri Mesin Perkakas dan Alat Kesehatan di ITB, (4) Fasilitas Penyusunan Master Plan pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Timur, termasuk CIAYUMAJAKUNING (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan), Kabupaten Sumedang dan Ciamis.

Selain itu, M S Hidayat menekankan kembali berbagai ketentuan pokok yang diatur UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, antara lain: (1) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), (2) Pembangunan SDM, (3) Pemanfaatn SDA, (4) Pengembangan Teknologi Industri, (5) Kawasan Industri, (6) Standardisasi Industri, (7) Fasilitas Industri, (8) Pengembangan IKM, (9) Pengembangan Industri Hijau, (10) Industri Strategis, (11) Pengamanan Industri, (12) P3DN.

Terkait dengan hal itu, Pemda diharapkan dapat menyusun Rencana  Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang mengacu pada RIPIN dan Kebijakan Indutri Nasional.

Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan bahwa hal yang menjadi wajar jika Jawa Barat menjadi penyumbang ekonomi terbesar ketiga, karena investasi manufaktur di Jawa Barat terbesar. “Kenyataan memang demikian karena investasi manufaktur di Jawa Barat paling besar, 50% lebih. Jadi kebutuhan infrastruktur semakin besar”, kata Deddy.

Untuk itu, pihak Pemprov terus mendorong pembangunan infratruktur, salah satunya pembangunan Bandara Internasional Kertajati dan pembangunan wilayah BOCIMI (Bogor, Ciawi, Sukabumi) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena menurut Deddy, untuk mendorong dan meningkatkan investasi terlebih dahulu harus disiapkan infrastrukturnya.(r/Dn)