Kekacauan lain yang sangat fatal adalah soal DPT (daftar pemilih tetap) yang kemungkinan besar tidak sesuai fakta. Penetapan DPT sempat ditunda karena jumlahnya tidak sesuai dengan data penduduk punya hak pilih versi Kementrian Dalam Negeri. Ketidaksesuaian ini sebagai akibat dari kegagalan program E-KTP yang semula hasilnya bisa dijadikan rujukan penentuan DPT, tetap sampai hari pencoblosan realisasinya gagal mencapai target. Bahkan sampai selesai Pileg, program E KTP jadi terkatung-katung.
Pelaksanaan Pileg juga diwarnai banyak masalah, diantaranya sampai harus dilakukan pencoblosan ulang karena banyak surat suara yang tertukar akibat kecerobohan petugas KPU yang melaksanakan distribusi lpgistik. Bahkan ada daerah yang sampai hari pencoblosan belum menerima surat suara.
Banyak pihak juga menuding KPU gagal melakukan sosialiasi, terbukti dari tingginya jumlah surat suara yang tidak digunakan, yakni lebih dari 26 persen. Belum lagi kalau ditambah dengan jumlah warga yang jadi golput karena tidak terdaptar sebagai pemilih, atau sudah terdaftar tapi tidak mendapat undangan untuk memilih.
Bila menilik hasil hitung cepat yang dipublikasikan beberapa media, tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa Pileg 2014 telah dimenangkan golput, karena parpol pemenangnya, yakni PDI-P hanya meraih suara kurang dari 20 persen.
Terkait dengan perolehan suara PDI-P juga sekaligus menunjukan kekalahan lembaga=lembaga survei yang sebelumnya memprediksi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini bakal meraih suara 27 hingga diatas 30 persen.
Jelas, hasil hitung cepat telah mematahkan prediksi hasil survei yang menyebutkan PDI-P bakal melenggang bebas mengusung Jokowi ke pertarungan Pemilihan Presiden tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Kegagalan prediksi itu juga sekaligus memicu kecurigaan kalau survei yang mengunggulkan PDI-P itu sengaja dipublikasikan beberapa hari menjelang pencoblosan karena pesanan pihak tertentu.
Hasil hitung cepat—meski belum merupakan hasil resmi—merupakan cerminan dari realita pilihan rakyat. Terlepas pilihan tersebut karena ideologi, bisikan hati nurani, karena pertemanan, kekerabatan, relasi sosial atau karena mendapat imbalan.
Hasil sementara yang diperoleh masing-masing parpol mengharuskan terjadi koalisi untuk lanjutan pemilu dengan agenda pemilihan presiden. Banyak pengamat politik yang coba memetakan kemungkinan koalisi yang bakal memunculkan skenari dua, tiga, dan empat pasang calon presiden dan calon wakil presiden.
Berapapun jumlah pasangan yang bertarung dan siapapun kelak yang akan memimpin Indonesia lima tahun ke depan, disangsikan mampu melakukan perubahan secara signifikan. Sebab, konsekuensi dari kesepakatan koalisi menuntut terjadinya kompromi ketika akan membuat kebijakan. Bisa saja terjadi hasilnya tidak sesuai sepenuhnya dengan program rencana awal sebagaimana digembar-gemborkan saat kampanye. Jadi, bersiap-siaplah rakyat kecewa karena merasa dibohongi lantaran para pemimpinnya tidak mewujudkan janji-janji yang disampaikan saat kampanye.
Praktik politik memang cenderung menghalalkan segala cara. Demi sebuah kursi di gedung dewan tak sedikit calon legislatif yang mencuri start melakukan sosialisasi dan kampanye terselubung sebelum waktu ditentuk an. Juga ketika dinyatakan masa kampanye selesai, bisa dihitung jari caleg yang dengan penuh kesadaran membersihkan kembali alat peraga yang telah disebar para pendukungnya.
Hasil sementara Pileg 2014 berdasarkan hitung cepat dipastikan akan mengubah peta politik dari gambaran sebelum pencoblosan dilakukan. Boleh jadi para petinggi parpol sudah lupa pada janji-janji yang baru beberapa hari diobral kepada rakyat. Saat ini mereka lebih berkonsentrasi mengatur strategi koalisi agar bisa sampai ke Istana Negara. Dan siapapun kelak yang bakal memimpin Indonesia lima tahun ke depan, serta siapa saja yang bakal duduk di kantor dewan, semoga saja semuanya tidak lupa bahwa mereka bisa berada di sana karena partisipasi Anda mengamanatkan hak suara.(zamsaja)
Tidak ada komentar: