Kinerja KPU Dinilai Tidak Memuaskan

(SJO, JAKARTA).- Sejumlah pihak menuding tertukarnya surat suara merupakan kelalaian KPU kabupaten/kota dalam melakukan kontrol saat penyaringan. Jika KPU teliti, surat suara yang tertukar tidak akan lolos hingga ke kelompok panitia pemungutan suara.

"Dari kasus Jabar ini memperlihatkan kinerja KPU kurang memuaskan dalam pileg 2014. Selain itu, banyak partai politik melalui caleg-caleg yang kaya, atau caleg petahana bermain uang alias money politics untuk menyuap pemilih agar dapat mendulang suara," ucap Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Padahal, kata Uchok, gaji atau uang kehormatan KPU cukup lumayan besar. Tetapi kinerja mereka tidak memuaskan bagi rakyat.

Dia menuturkan, besarnya uang kehormatan atau gaji Ketua KPU Pusat sebesar Rp.23.750.000. Kemudian, gaji Anggota KPU Pusat sebesar Rp.20.625.000. Untuk tingkat provinsi, gaji Ketua KPU Provinsi sebesar Rp 9.900.000 dan anggota KPU Provinsi senilai Rp 8.250.000. Tingkat kabupaten/kota, besar uang kehormatan atau gaji Ketua KPU Rp.6.800.000. Anggotanya sebesar Rp.5.550.000.

"Selain gaji atau uang kehomatan, anggota KPU Setelah selesai masa jabatannya, anggota KPU diberikan uang penghargaan," ujarnya.

Besaran uang kehormatan Ketua dan Wakil Ketua KPU Pusat sebesar Rp 51.750.000. Anggota KPU Pusat sebesar Rp 45.000.000.

Untuk besaran uang Ketua KPU provinsi sebesar Rp 21.600.000. Anggotanya sebesar Rp.18.000.000. Untuk tingkat KPU kabupaten/kota, uang kehormatan ketua KPU kabupaten/kota sebesar Rp 14.400.000. Sedangkan anggota KPU kabupaten/Kota sebesar Rp.10.800.000.

"Dengan melihat permasalahan ini tentunya kinerja KPU ini tidak memuaskan. Sebab, money politik hingga dugaan sabotase terus terjadi," katanya.

Saat ini, kata dia, setelah pemcoblosan sudah selesai, titik krusial dalam politik uang adalah para caleg mulai membuka negoisasi dengan KPU. Dengan memberikan iming-iming duit untuk KPU agar suara bisa dinaikan dan dipilih jadi legislator.

"Jadi, untuk saat ini, para caleg akan berusaha dengan cara apapun agar bisa menang jadi legisltor. Para caleg takut kalah. Kalau kalah sama saja dengan stres. Kalau stres bisa saja masuk rumah sakit gila karena semua harta sudah habis demi mendapat satu kursi legslatif," katanya.

Untuk mencegah kasus ini terjadi, maka Bawaslu, dan publik agar fokus pada pengawasan pada KPU dalam membongkar negoisasi anatara caleg dengan KPU.(pro)