(SJO, JJAKARTA) - Kontroversi soal pembayaran uang saksi Partai Politik untuk Pemilu 2014 oleh negara yang hingga kini belum selesai mendapat perhatian dari berbagai pihak.
Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, pemerintah harus segera mengambil keputusan untuk mengakhiri polemik jadi atau tidaknya dana saksi parpol di bayar oleh negara.
Pasalnya, pro dan kontra antara parpol peserta pemilu mengenai dana tersebut di khawatirkan akan mengganggu persiapan pemilu.
“Kebijakan yang menguntungkan partai politik ini disebut untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjadi lebih adil bagi semua pihak. Jika demikian, kenapa uang tersebut tidak dipakai pemerintah untuk menyiapkan saksi sendiri yang independen dan netral ?“
Jajat menambahkan, tugas saksi adalah memastikan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan rahasia. Dalam hal ini kita harus bertanya, ke mana integritas para petugas KPU dan Bawaslu, jika negara memerlukan saksi, lantas apa tugas para pegawai tersebut.
“Sebaiknya pemerintah lebih bijak dalam membuat keputusan mengenai pendanaan saksi yang dibayar Negara. Pada dasarnya kecurangan hanya bisa dihindari jika petugas maupun parpol peserta pemilu dapat bekerjasama dengan baik. Seharusnya tidak dibutuhkan saksi tambahan dalam pemilu, kita dapat menghemat uang tersebut kepentingan lain. Namun sekali lagi, itu hanya bisa terjadi jika integritas KPU dan Bawaslu bisa dipertanggungjawabkan” tutup Jajat.(rls)
Tidak ada komentar: