Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku, ia telah menerima beberapa pesan melalui SMS tentang kecemasan akan adanya kerusuhan dalam Pemilu Presiden 2014. Menurut Presiden, mungkin saja ada kekerasan atau benturan kekerasan. Namun ia mengingatkan, Pilpres 2004 dan 2009 itu berjalan damai dan demokratis, aman, tertib dan lancar.
“Artinya, rakyat kita telah mengukir sejarah, meskipun kompetisinya bisa keras, tetapi pada saat pemilu mereka bisa menerima apapun hasilnya,” tutur Presiden SBY dalam wawancara dengan Caosa Indriyani sebagaimana ditayangkan dalam kanal http://www.youtube.com/watch?v=G8fvEN1TMYQ , Sabtu (5/7) kemarin.
Presiden menegaskan, pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan terjadi kerusuhan pada Pilpres 2014 ini. Dalam sidang kabinet beberapa hari lalu, kata Presiden SBY, ia sudah menginstruksikan kepada jajaran Polri dan TNI yang membantu tugas Polri dalam pengamanan ini.
“Intinya, saya minta mereka mencegah. Manakala tetap muncul benturan itu, segera ditanggulangi, tidak boleh dibiarkan. Sebab, kalau dibiarkan demokrasi kita akan tercoreng, keamanan nasional terganggu, ekonomi bisa terganggu, dan akibatnya rakyatlah yang menderita,” tutur Kepala Negara.
Soal bagaimana itu bisa dicegah dan ditanggulangi dengan cepat, Presiden SBY menegaskan, ia sudah menyerukan agar TNI dan Polri benar-benar netral, sehingga diharapkan TNI dan Polri bisa adil, tidak tebang pilih.
“Siapapun yang melakukan kekerasan, perusakan, pembakaran bisa ditindak tegas, supaya bisa membawa kebaikan. Kalau rakyat melihat ada anggota TNI dan Polri tidak netral, silahkan dilaporkan supaya bisa diambil tindakan tegas,” ujar SBY.
Kalau yang tidak netral itu perwira tinggi, baik TNI AD, AL, AU, maupun Polri, Presiden SBY mempersilahkan untuk dilaporkan kepadanya shari itu juga. “Ini akan kita tegakkan hukum agar pemilu itu benar-benar berjalan dengan baik, berjalan dengan damai,” tegasnya.
Politik Uang dan Intimidasi
Presiden menegaskan, proses konsolidasi demokrasi saat ini berjalan dengan baik mengarah kepada arah yang benar. Ia menyebutkan, kebebasan sudah di tangan masyarakat, yang bebas memilih, sehingga fair dan free election itu betul-betul bisa dijalankan di Indonesia.
Kalau ada ekses, seperti politik uang, ada intimidasi dari pejabat-pejabat tertentu kepada akar rumput, menurut Presiden SBY, berarti ada yang salah. “Kita harus melihatnya apakah sistemnya yang salah, apakah praktek penyelenggaraannya yang salah, atau itu mereka ekses dari proses pemilu yang terus menerus kita sempuranakan,” tutur Presiden SBY seraya menyebutkan, di masa depan harus kita cegah, yang namanya politik uang ataupun intimidasi kepada pemilih itu.
Presiden SBY mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi, apalagi penyelenggara pemilu saling awas mengawasi, jangan sampai dibiarkan setiap pelanggaran sekecil apapun.
Kalau rakyat melihat ada yang benar-benar bermain politik uang, melakukan intimidasi, misalnya pejabat daerah menggerakkan jajarannya untuk memenangkan partai politik darimana ia berasal, Presiden SBY meminta untuk dilaporkan. Ia pun mendesak, agar yang dilapori jangan sampai laporan dipetieskan, tapi harus segera ditindaklanjuti.
“Dengan demikian akan makin bisa kita kontrol penyelenggaraan pemilu ini, dan makin ke depan Insya Alitik uang makin bisa kita atasi, demikian juga intimidasi-intimidasi itu bisa kita hilangkan,” tutur Kepala Negara.
Menurut Presiden SBY, ia melihatnya ini sebuah proses karena Indonesia belum genap dua dekade menjadi negara demokratis, sehingga disana-sini masih ada politik uang atau intimidasi. Tetapi Presiden menegaskan, bahwa kita harus sadar hal itu tidak boleh dibiarkan karena akan mencoreng demokrasi yang hendak kita matangkan. (*)
Tidak ada komentar: