Sekitar 15 orang perwakilan yang datang yaitu dari Partai Nasdem, PBB, Hanura, Gerindra, PKPI, PAN, PPP, PKB dan Partai Demokrat. Tiga partai lainnya yang tidak bergabung, yaitu PDIP, Golkar dan PKS.
Sekretaris DPW Jabar Gerindra yang juga Koordinator Gabungan Partai Radhar Tri Baskoro menyatakan bahwa gabungan partai ini terbentuk karena rasa keprihatinan yang sama dengan penyelenggaraan pileg di Jabar. Menurut mereka, perhitungan suara yang telah dilakukan dan kemudian ditolak oleh KPU Pusat ditemukan banyak kejanggaalan yang mengindikasikan adanya penggelembungan suara.
"Ditolaknya hasil rekapitulasi KPU Jabar membuktikan ada penggelembungan karena beda dengan DPT. Karena itu kami menolak perhitungan suara dan meminta KPU hitung suara ulang dengan membuka kembali kotak suara," ujar Radhar.
Ia meminta dilakukan penghitungan suara ulang karena dugaan kecurangan dilakukan secara meluas dan ada di semua level. "Akibat kejanggalan itu kami melihat ketidakselarasan dan tidak cocok pada tahapan selanjutnya," katanya.
Komarudin Taher, Wakil Ketua DPW PPP Jabar juga meminta supaya dalam rapat pleno yang akan digelar pada Sabtu (3/5/2014) tidak hanya perbaikan DPT saja yang dilakukan tapi secara keseluruhan.
"Tidak akan selesai hanya dengan perbaikan di beberapa titik. KPU Jabar tidak bisa menutup mata kalau KPU kab kota bermasalah. Buan berarti bisa hitung dengan otak atik jadi benar, kalau berubah lagi siapa yg tanggung jawab," katanya.
Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menjelaskan pada perwakilan parpol kenapa sampai ada perbedaan suara dalam rekapitulasi pileg sehingga KPU Pusat menolak hasil perhitungan. Namun parpol enggan mendengar alasan teknis yang disampaikan Yayat. Mereka hanya meminta KPU menyatakan akan melakukan penghitungan ulang.
"Kami tidak menduga. Kami baru ketahui setelah di KPU RI, kita diminta presentasi, baru mulai baca sertifikat untuk yang DPD, lalu berkaitan dengan jumlah pemilih tidak sama. Ternyata input data yang seharusnya DPT untuk Kabupaten Bekasi jadi masuk Kota Bekasi. Itu belum masuk ke calon anggota DPD," ujar Yayat mencoba menjelaskan pada perwakilan parpol yang hadir di Aula KPU Jabar.
Setelah itu, saat mulai rekapitulasi dapil 1 Jabar untuk DPR RI saat pembacaan DPT, KPU minta diperbaiki. "Ada 3 kesalahan. Kesalahan data yang dilakukan staf karena kelelahan. Membuat rumus penjumlahan di excel. Secara garis besar, rumus penjumlahan tidak bekerja atau terlink, salah baris. Misalnya Golkar di dapil 6, terinput 2 kali," tuturnya.
Namun, belum juga selesai, Sekretaris DPW PAN Jabar Sukmana langsung memotong Yayat dengan interupsi melalui mic yang ada di hadapannya. "Maaf, tapi kami tidak berharap penjelasan teknis. Kami minta kejelasan sikap KPU saja, mau atau tidak menghitung suara ulang. Kalau tidak siap, kita bubar saja, percuma diskusi seperti ini," kata Sukmana yang disambut koor setuju dari perwakilan parpol lainnya.
Pernyataan Yayat atas permintaan perwakilan gabungan parpol pun mengambang. "Kita akan cermati semua. Mekanisme sangat terbuka bagi kita melakukan ini sepanjang ada data yang mendukung," tutur Yayat.
Perwakilan parpol lainnya menyampaikan aspirasinya yang intinya sama, meminta penghitungan ulang. Ketua Bawaslu Jabar Herminus Koto yang juga hadir, sempat menyatakan sikap dukungan pada gabungan parpol yang disambut antusias hadirin. Yayat kembali didesak supaya rapat pleno di KPU Jabar besok akan diisi dengan agenda yang membahas penghitungan ulang
"Iya, besok bisa kita bahas ini," kata Yayat yang tak juga memuaskan perwakilan parpol ini.
Sukmana pun kembali memotong sambil berlalu. "Ketua KPU sudah menyatakan akan membahas ini. Kita akan lihat besok. Mari kita pergi teman-teman," tuturnya. Perwakilan lainnya pun ikut membubarkan diri sementara Yayat hanya diam. Apakah permintaan sembilan parpol tersebut akan dipenuhi KPU, kita lihat dalam rapat pleno Sabtu siang ini. (tim)
Tidak ada komentar: