"Pleno ini menyajikan angka fiktif, satu-satunya cara membuktikannya hanya dengan membuka kotak suara," kata Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Barat Radhar Tri Baskoro di Bandung, Sabtu (3/5/14).
Karena tak ada titik temu, sejumlah saksi parpol pun walk out. Diawali oleh Sekretaris DPW Jabar Gerindra yang juga Koordinator Gabungan Partai Radhar Tri Baskoro yang menyatakan tak bisa meneruskan untuk ikut rapat pleno. Lalu diikuti oleh mayoritas perwakilan partai politik. Sisanya, PDI Perjuangan, Partai Golkar, serta Partai Keadilan Sejahtera.
Aksi itu dipicu kekecewaan Radhar dan sejumlah partai politik yang menuntut KPU Jawa Barat memberikan bukti pendukung hasil perubahan daftar pemilih dengan membuka kotak suara.
Sekretaris DPW PAN Jabar Sukmana mengatakan, pleno yang dilakukan hari ini hanyalah proses legitimasi atas hasil yang tidak bisa dipastikan keabsahannya.
"Yang disampaikan tidak didukung dokumentasi, angka tambahan darimana. Buka daftar absen yang beri suara. Dari situ kelihatan kecurangannya, oleh siapa," katanya.
Ketua DPD Hanura Jabar Azhar Aung, mengatakan, Hanura menuntut pihak KPU Jabar untuk melakukan perhitungan ulang dan meminta pihak Bawaslu Jabar untuk segera merekomendasikan perhitungan ulang.
“Panwaslu Kabupaten/kota merupakan tumpuan untuk pengaduan persolan itu hendaknya Panwaslu harus menjalankan tugasnya kecuali sebagai tong sampah,” tegas Azhar.
Sekretaris DPW PAN Jabar Sukmana mengaku dirinya memilih walk out karena menilai bahwa dalam pleno, KPU tidak bisa membuktikan munculnya angka tambahan. Bahkan, daftar absen pemilih pun tidak ada. “Ini kan menunjukan arogansi KPU Jabar,” tegasnya.
Ketua DPW PBB Jabar PBB Arif Budiman mengatakan, KPU saat rekapitulasi hanya melakukan penghitungan mendasar. “Yang ada hanya jumlah, jumlah, jumlah tapi enggak tahu itu suara datangnya dari mana,” ungkapnya.
Dia merasa KPU yang memutuskan rekapitulasi selesai dan dimenangkan partai PDIP. “KPU merasa ini legal, padahal banyak keanehan, kita akan ke KPU pusat,” ucapnya.
Atas sikap sejumlah perwakilan parpolitu, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat pun tak ambil pusing. Menurutnya, hasil rapat pleno nanti akan tetap sah meski sebagian saksi memilih walk out.
"Yang tidak sah itu kalau rapat pleno tidak mengundang saksi, panwas dan komisioner KPU. Tapi kalau urusan tidak menandatangani, hasilnya tetap sah," katanya. (R22)
Tidak ada komentar: