Deny memaparkan, sejalan dengan target tersebut ada beberapa indikator pencapaian kinerja pembangunan yang dikejar untuk tercapai. Indikator-indikator kinerja tersebut antara lain : untuk IPM dalam rentang waktu 2023-2025 sebesar 82,57- 83,07 point. Untuk indikator pendidikan dalam kurun waktu tersebut ditargetkan sebesar 86,41-87,55 point, kesehatan 89,02 point, dan daya beli 72,29-72,64 point.
Jika target-target tersebut tercapai,diproyeksikan proporsi penduduk miskin yang di tahun 2013 mencapai 11,77 persen bisa menurun berkisar 9 sampai 10 persen. Juga diproyeksikan angka pengangguran yang saat ini mencapai 9,49 persen bisa menurun berkisar 7 sampai 8 persen.
Untuk menopang target pembangunan tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana dasar. Untuk permukiman dibutuhkan lahan seluas 263.704 Ha, sarana pendidikan SD 65.926 unit, sarana pendidikan SLTP dan SMA masing-masing 21.975 unit, sarana kesehatan masing-masing Puskesmas 3.516 unit dan rumah sakit 440 unit serta kebutuhan air bersih pedesaan 429.669 juta liter per tahun dan perkotaan 3.133.964 juta liter per tahun.
DPRD Jabar mendukung rencana program Pemprov. Jabar untuk menjadi Provinsi Termaju pada tahun 2025. Pada acara yang sama, Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanagara memaparkan Gubernur dan Wagub Jabar masa bakti 2013-2018 telah mempunyai visi dan misi pembangunan. Visi dan misi tersebut, dinilai penting bagi pencapaian menuju Jabar sebagai Provinsi termaju di tahun 2025.
Menurut Irfan, DPRD Jabar sangat berkepentingan akan keberhasilan pembangunan di Jabar, terutama dalam mengawal kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan Provinsi termaju menjadi focal concern di Provinsi Jabar.
Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, saat ini DPRD siap memfasilitasi dalam bentuk persetujuan untuk penyusunan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
Kehadiran dokumen tersebut, diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat Jabar di seluruh wilayah. Untuk percepatan pembangunan di Jabar, ujar Irfan diperlukan kerjasama semua elemen masyarakat termasuk antara Pemerintah dengan DPRD Jabar. (r22)
Tidak ada komentar: