Ketua KPU Jabat, Yayat Hidayat, Jumat (8/11) mengatakan seharusnya DPD PDIP juga melengkapi data DPT bermasalah itu, termasuk sumbernya.
"Wajar, jika kami (KPU) mempertanyakan sumber data DPT bersalah tersebut untuk bahan menindaklanjuti," ujarnya.
Jika memang data hasil temuan DPD PDIP Jabar, itu benar-benar valid, Yayat menandaskan, seharusnya DPD PDIP menyerahkan ke KPU atau Bawaslu Jabar.
"Jika memang data DPT bermasalah itu benar, tentunya kami (KPU) akan langsung mengekkusi. Termasuk memverifikasi," ujar Yayat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sebanyak 4.395.881 DPT d Jabar bermasalah, atau DPT ganda terbanyak se Indonesia.
Wakil Ketua Bidang Kominfo DP) PDIP Jabar Waras Wasisto, Jumat (8/11), meminta terkait banyak DPT bermasalah di Jabar, pihaknya meminta KPU daerah dan pusat, segera melakukan perbaikan.
"Temuan oleh DPD PDIP Jabar terkait DPT bermasalah, atau ganda sebanyak 4.395.881, merupakan terbanyak di Indonesia. Ini perlu ditangani secara serius dan cepat," tandas Waras.
Ia mengungkapkan jumlah DPT bermasalah di Jabar bermula dari NIK yang sampai saat ini masih menjadi polemik terkait jumlah DPT.
"NIK itu didapat dari usulan Depdagri melalui pemerintah kabupaten atau provinsi. Sehingga diharapkan jumlah DPT ganda sebanyak itu bisa diperbaiki dalam proses perbaikan oleh KPU selama satu bulan ke depan," ujarnya.
Waras menegaskan jika verifikasi terhadap DPT bermasalah tidak segera dilakukan KPU daerah dan pusat, penyelenggaraan Pemilu 2014 tidak akan berhasil.
"Tidak hanya KPU, Mulai dari bupati dan wali kota, serta warga untuk bersama-sama mengawasi DPT," pinta Waras.
Untuk itu, Waras menambahkan terkait DPT bermasalah, DPD PDIP Jabar akan memasukkan agenda tersebut ke acara rapat kerja daerah (Rakerda) PDIP, Senin (11/11) pekan depan. (mto)
Tidak ada komentar: