"Kalau dilihat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, ya memang tidak ada pilihan bagi KPU. Inilah yang terbaik. Karena kalau dipaksakan, akan banyak rentetan persoalan yang akan mengganggu. Jadi lebih baik memang mereka menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dengan catatan bahwa kalau nanti Bawaslu tidak bisa membuktikan masalah-masalah yang disebutkan itu, tentu publik akan menilai kinerja kedua lembaga ini," kata Waras dalam keterangan persnya, Sabtu (26/10/2013).
Calon Anggota Legislator untuk Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Kota Depok dan Bekasi ini mengharapkan, penundaan DPT dapat mencegah timbulnya permasalahan seperti penyelenggaraan pemilu sebelumnya.
"Silakan warga Jabar mengadukan bila tidak terdaftar dalam DPT, atau bahkan memiliki DPT ganda di dua daerah laporkan ke sekretariat DPD PDIP terdekat di kota atau kabupaten, atau langsung ke DPD PDIP Jabar," tuturnya.
Selain membuka posko pengaduan, kata Waras, DPD PDI Perjuangan Jabar juga memerintahkan kepada seluruh DPC PDIP di 26 kabupaten dan kota untuk mengecek ke KPU kabupaten kota setempat, dan melaporkannya ke DPD PDI P Jabar.
"Setiap DPC harus memantau dan mengecek DPT ke KPU, apabila ada kejanggalan bahkan kesalahan dalam DPT yang akan ditetapkan, segera dilaporkan ke DPD PDI Perjuangan Jabar," jelasnya.
Pemantauan penyusunan DPT menurut Waras, merupakan bentuk kepedulian partai agar pemilu 2014 mendatang berlangsung transparan. (dpk)
Tidak ada komentar: