Menurut Heryawan, meski peran pemberantasan korupsi itu terdiri dari aspek penindakan dan pencegahan. Namun akibat langkah penindakan lebih kuat dari langkah pencegahan menjadi salah satu penyebab terus bertambahnya dugaan kasus korupsi. "Karena pencegahan sesungguhnya memberikan dampak besar dalam menekan tindak pidana korupsi sekaligus menyelamatkan uang negara," ujarnya di Gedung Bappeda Provinsi Jawa Barat, Jl Ir Juanda, Kota Bandung, Rabu (25/9) pagi..
Dalam upaya pencegahan, maka sejatinya dibangun sistem yang bisa berjalan efektif menyentuh seluruh lini baik pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat dalam mencegah terjadinya korupsi. Menurut Heryawan, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yakni membangun karakter, memberikan penghasilan yang cukup, menerapkan sistem pencegahan korupsi dan penegakan hukum.
Adapun untuk mencegah tindak pidana korupsi, Pemerintaj Provinsi Jawa Barat sudah melakukan beberapa hal, antara lain; penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah (OPD), perbaikan kualitas pelayanan publik, transparansi pengadaan barang dan jasa, menerapkan sistem RKPD online, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE), menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 172,7 miliar untuk APBD Jabar. Dan efisiensi senilai Rp 361,4 miliar untuk institusi di luar Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah 4.545 paket. "Alhamdulillah LPSE Jawa Barat menjadi juara nasional sebanyak 4 kali berturut-turut. Meraih 2 kali berturut-turut opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun anggaran 2011-2012. Penghargaan keterbukaan informasi publik 2012, dan lain-lain," ungkap Heryawan.
Sementara dalam siaran persnya, Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, dalam upaya pencegahan korupsi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Jawa Barat. Maka KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Jawa Barat menggelar semiloka pencegahan korupsi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sektor strategis di Provinsi Jawa Barat.
Sementara Pimpinan KPK Zulkarnain menyatakan kegiatan Semiloka Pencegahan Korupsi KPK dan BPKP kali ini mengambil tema "Tingkatkan Akuntabilitas Layanan Publik, Pengelolaan APBD dan Sektor Strategis". Alasan untuk mengangkat tema itu adalah karena KPK menilai layanan publik yang baik merupakan elemen vital dalam keberhasilan pemberantasan korupsi.
Selain di Jawa Barat, semiloka juga dilaksanakan di seluruh provinsi. Hal ini merupakan tindaklanjut program koordinasi dan supervisi pencegahan KPK. Dengan kegiatan ini diharapkan mampu menurunkan potensi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pada ketiga sektor yakni; pertambangan, ketahanan pangan dan pendapatan. "Sehingga mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Zulkarnain.(don)
Tidak ada komentar: