“Saya telah bertemu dengan kedua pasangan Capres-Cawapres terkait klaim masing-masing pasangan. Dalam pertemuan tersebut,kedua pihak setuju dan berkomitmen untuk menjaga keamanan serta menunggu hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Presiden SBY saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (11/7) siang.
Mengenai ekspresi kemenangan dari masing-masing pasangan, Presiden SBY menilainya sebagal hal yang wajar. Namun Presiden mengingatkan, agar ekspresi tersebut tidak meningkatkan ketegangan dan menimbulkan konflik horizontal.
Presiden SBY mengatakan, dalam suasana seperti sekarang ini, peran KPU sangat penting dan sekaligus critical, karena sekarang rakyat Indonesia, semua pihak menunggu hasil perhitungan secara resmi yang akan ditetapkan nanti hasilnya oleh KPU.
Presiden mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua KPU, dan telah menyarankan agar KPU mengajak kedua pasangan calon untuk ikut mengawasi perhitungan suara sehingga kedua pasangan calon paham mekanismenya. “KPU telah menyanggupi untuk menerima saran tersebut,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Presiden SBY juga menyinggung peran pers. Presiden menyampaikan harapannya agar pers dan media massa dapat menahan diri, dan tidak terlampau vulgar dalam pemberitaan agar tidak memicu terjadinya benturan fisik horizontal.
Presiden SBY menyerukan kepada pers dan media massa, ketika kita menghadapi situasi setengah krisis ini, agar pers dan tidak terlalu partisan, tidak berpihak secara membabi buta dengan demikian pemberitaannya lebih fair dan berimbang (fair and balance). "Dengan demikian, pers itu tetap mendapatkan kepercayaan dari rakyat kita,” pinta Presiden SBY.
Presiden menegaskan, bahwa TNI/Polri tetap menangani situasi keamanan sampai situasi normal kembali.
Sementara terkait posisinya, Presiden SBY menegaskan, bahwa ia berada di 'tengah'. "Saya harus menjadi bagian dari solusi, jernih, dan terus mengelola isu kritis ini dengan sebaik-baiknya," jelasnya.
Presiden menegaskan, bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur Pemilu, karena semua kewenangan tersebut ada pada KPU. Sementara jika ada sengketa, menurut Presiden SBY, Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan untuk menyidangkan sengketa-sengketa tersebut.
"Jadi Saudara-saudara, kekuasaan atau power itu dalam konteks ini tidak berada di tangan Presiden tetapi berada di tangan KPU dan MK. Namun secara moral saya bertanggung jawab agar keseluruhan proses pilpres 2014 berlangsung secara damai dan demokratis," tegas SBY.
Presiden SBY juga menyampaikan, bahwa tanggal 20 Oktober 2014 nanti, ia akan digantikan oleh Presiden baru hasil Pilpres 9 Juli 2014. Untuk itu, Presiden SBY mengajak seluruh pihak untuk mematuhi jadwal dalam suksesi kepemimpinan di Indonesia. (*)
Tidak ada komentar: