Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jabar, HM Guntoro mengatakan, pihaknya memahami keluhan warga mengenai dampak kerusakan jalan. Namun yang harus difahami, penyampaiannya harus sesuai klasifikasi dan ranah kewenangan.
“Itu (jalan rusak di Kabupaten Bandung Barat) merupakan ranah dan kewenangan wilayah itu. Kami tidak menutup mata, jalan rusak itu hanya kewenangan Kabupaten Bandung Barat,” ungkap Guntoro.
Ia menjelaskan persoalan jalan rusak menjadi tanggungjawab bersama. Namun, tetap berpatokan pada ranah dan kewenangan. “Kewenangan dan tanggungjawab perbaikan jalan sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Guntoro mengungkapkan prioritas perbaikan jalan rusak sudah lama ditegaskan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Termasuk kerusakan jalan di kabupaten dan kota. “Bahkan, gubernur meminta provinsi harus proaktif membantu memperbaiki jalan rusak di daerah (kabupaten dan kota),” tuturnya.
Ia menambahkan, dalam melaksanakan program insfrastruktur yang mantap di Jabar, gubernur juga sudah berupaya maksimal dan ikut bertanggungjawab membantu memperbaikinya melalui dana strategi provinsi rencana (SPR).
“Jadi kami juga tidak menutup mata. Setiap tahun ada dana alokasi untuk SPR tentunya disesuaikan dengan kemampuan kami juga,” ujarnya.
Guntoro mengatakan, pihaknya ingin wilayah Jabar terus berkembang dan tidak hanya berkutat dengan jalan rusak. Tentunya membantu sesuai kemampuan.
“Pokoknya kita ingin mewujudkan jalan yang mantap sehingga membantu masyarakat. Jalan yang mantap mendukung peningkatan pembangunan berbagai bidang antara lain pendidikan dan ekonomi,” ungkap Guntoro. (adv)
Tidak ada komentar: