Penelitian KPK menunjukkan, adanya kecenderungan kenaikan dana hibah dan Bansos menjelang pelaksanaan Pilkada pada kurun waktu 2011-2013. KPK juga menemukan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi akibat penyalahgunaan anggaran tersebut.
Berdasarkan kajian KPK, Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk yang mengucurkan dana hibah dan bansos dalam jumlah yang besar. Berdasarkan data KPK, pada 2010 dana hibah Pemprov Jabar hanya 1,43% dari total APBD sedangkan dana bansos mencapai 1,73 persen.
Angka itu naik sedikit pada 2011 menjadi 2,72% dan 3,40%. Tahun 2012 dana hibahnya melonjak tajam menjadi 30,7%, meskipun dana bansosnya hanya 0,08%. Tahun 2013 dana hibahnya Jabar masih di angka 30,53% dan bansos sebesar 0,15%.
Pengucuran hibah Jawa Barat berada di atas rata-rata anggaran dana hibah dari APBD secara nasional. Secara nasional rata-rata pengurucan dana hibah 2012 hanya 20,68% dan 23,11% pada 2013.
Angka-angka itu menempatkan Jabar sebagai daerah dengan hibah tertinggi pada 2012 dan 2013. Pada 2012, Jabar mengucurkan dana hibah sebesar Rp 4,8 triliun. Sedangkan pada 2013 dana hibahnya mencapai 5,3 triliun. KPK mencatat, kenaikan itu berkorelasi dengan pelaksanaan Pilgub Jabar yang diikuti oleh incumbent pada 2012.
Secara nasional, KPK mendapati nominal dana hibah dalam APBD yang cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dari Rp15,9 triliun pada 2011, menjadi Rp37,9 triliun (2012) dan Rp49 triliun (2013).
Selain itu, ditemukan adanya pergeseran tren penggunaan dana bansos terhadap Pilkada menjadi dana hibah. Itulah mengapa penggunaan dana bansos lebih kecil dibandingkan dengan dana hibah.
“Pergeseran ini memiliki korelasi lebih kuat. Dari data APBD 2010-2013 dan pelaksanaan Pilkada 2011- 2013, terjadi peningkatan persentase dana hibah terhadap total belanja. Kenaikan juga terjadi pada dana hibah di daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun pelaksanaan Pilkada dan satu tahun menjelang pelaksanaan Pilkada,” kata Juru BIcara KPK Johan Budi.
Johan mengatakan, hasil kajian ini memang tidak menyimpulkan apakah telah terjadi tindak pidana korupsi atau tidak. Meskipun fakta yang ditemukan KPK menunjukkan adanya penyimpangan tindak pidana korupsi yang terjadi akibat penyalahgunaan anggaran tersebut.
Terkait temuan kajian ini, KPK telah membuat rekomendasi melalui surat himbauan bernomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang dikirimkan ke seluruh Gubernur di Indonesia dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.
KPK meminta kepada jajaran kepala daerah untuk mengelola secara sungguh-sungguh dana bantuan sosial dan hibah agar terhindar dari penyalahgunaan. KPK meminta kepada para kepala daerah agar pengelolaan dana hibah dan bansos mengacu pada Permendagri 32/2011 yang telah diubah menjadi Permendagri 39/2012.
“Pemberian dana hibah dan bansos harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat yang luas bagi masyarakat, sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah. Karena itu, para kepala daerah agar memperhatikan waktu pemberian dana bansos dan hibah, agar tidak terkesan dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada. Selain itu, KPK juga meminta agar aparat pengawasan internal pemerintah daerah dapat berperan secara optimal dalam mengawasi pengelolaan dan pemberian dana bansos dan hibah tersebut,” tutur Johan.
Selanjutnya KPK akan memantau apakah himbauan tersebut dilaksanakan atau tidak oleh kepala daerah. “Kajian ini bukan sekadar meneliti. Kalau tidak ada perbaikan maka KPK akan menggunakan fungsinya yang lain. Bisa dengan melakukan penyelidikan dan seterusnya,” ucap Johan. (pro)
Tidak ada komentar: