Pertemuan yang berlangsung akrab, hangat dan dinamis itu dilaksanakan di Ruang Kantor Camat Parongpong, KBB, Senin (11/11) pagi. Turut hadir dalam silaturrahim itu Ketua LSM Forum Bandung Utara (Forbat) Suherman, Ketua LSM Geram Deki David Karwur, Sekretaris Distrik LSM GMBI KBB Samuel Y Rampen, Ketua LSM Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Thio Setiowekti dan sejumlah Kepala Desa yang kawasannya akan terkena proyek di wilayah Kecamatan Parongpong.
Dalam kesempatan itu, Andi Sukarya meminta agar semua pihak terkait dapat berdialog dalam kerangka mencari titik temu dan tukar pemikiran. Tentu semangatnya demi kebaikan, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Niat Camat itu sejalan dengan keinginan pihak PT TPGP yang diwakilkan Direktur Operation Eko Yuniarto yang menjelaskan betapa pentingnya pemanfaatan panas bumi sebagai energi alternatif pembangkit listrik. Terlebih pengembangan panas bumi sangat memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan.
"Pihaknya sangat apresiasi atas kegiatan silaturrahim ini serta atas keinginan warga agar proyek berjalan dengan baik. Tentu dengan memperhatikan aspek lingkungan. Dan bahkan pihaknya menginginkan agar masyarakat turut memonitor pelaksanaan proyek tersebut. Beberapa program community development juga akan berjalan," ujar Eko yang didamping Direktur Keuangan PT TPGP Edi Harianto.
Sementara Administratur Perkebunan Bukit Unggul PTPN VIII Dida S Maulana mengakui pihaknya memberikan izin sekitar 2 hektar yang akan dipakai sebagai lokasi penelitian atau eksplorasi panas bumi selama jangka waktu 1 tahun. Untuk itu, PTPN meminta tegas kepada TPGP agar saat eksplorasi meminimalisir dampak lingkungannya. Apalagi mulai masuk alat berat untuk pengeboran eksplorasi. "Saya sudah koordinasi agar lahan terbukanya jangan terlalu luas yakni dengan cara menanam kembali pepohonan," ujarnya.
Sementara dalam kesempatan itu Ketua LSM Forum Bandung Utara (Forbat) Suherman mempertanyakan soal aspek pelaksanaan proyek yang akan mengancam kelestarian lingkungan dan keseimbangan alam. Apalagi lokasi penambangan ada di kawasan Bandung Utara (KBU). Intinya, Forbat meminta kejelasan atas kondisi utuh proyek. Meski demikian pihaknya sepakat bila panas bumi merupakan sumber energi alternatif harapan masa depan. Untuk itu Forbat bukan dalam posisi menolak, justru mendukung bila dilaksanakan dengan baik sesuai aturan. Apalagi hal itu demi kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan Forbat, samuel Y Rampen Sekretaris Distrik LSM GMBI meminta agar sosialisasi pelaksanaan proyek harus terus dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Apalagi kawasan yang menjadi garapan cukup luas meliputi 3 Kabupaten. Hal itu diamini Thio Setiowekti dari LSM Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) yang mengingatkan agar pihak perusahaan, yakni PT TPGP menjalankan program community development bagi masyarakat di kawasan yang kelak menjadi proyek pengembangan panas bumi.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan pemanfaatan energi panas bumi atau geothermal merupakan cara paling ramah lingkungan dalam memproduksi energi listrik. Justru dalam pelaksanaannya, pemanfaatan panas bumi membutuhkan banyak pepohonan. Dengan kata lain, semakin banyak pepohonan, semakin banyak pula energi listrik yang dihasilkan. Sehingga salah bila pemanfaatan panas bumi merusak lingkungan, khususnya keberadaan pepohonan di sekitarnya.
"Pemanfaatan energi panas bumi atau geothermal, adalah cara memproduksi listrik yang paling dianjurkan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral. Apalagi dalam beberapa kesempatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, dunia pun, mengakui, cara itu paling pro-lingkungan," ujar Heryawan. Berdasarkan hal itu, maka tidak ada alasan bagi pihaknya untuk menolak proyek pemanfaatan panas bumi yang berasal dari sumber Gunung Tangkuban Parahu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi bagian yang menyetujui upaya tersebut.
Meski demikian Heryawan mewanti-wanti agar pihak pelaksana atau pemegang kuasa penambangan untuk menekan seminimal mungkin dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Mengingat aktivitas proyek pemanfaatan panas bumi sudah tentu melibatkan sejumlah alat berat. “Kalaupun ada bagian aktivitas proyek yang berdampak pada kelestarian lingkungan, Heryawan mengungkapkan, pihak pengembang telah berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan guna menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan,” ujarnya.
Hal senada juga pernah diungkap oleh Koordinator Kelompok Penyelidikan Panas Bumi Badan Geologi, Sri Widodo yang menyatakan geothermal Gunung Tangkuban Parahu memiliki potensi menghasilkan 100 megawatt listrik. Aktivitas ekplorasi, hanya menyerap fluida. Sementara air penghasil fluida, dikembalikan lagi ke lapisan tanah. Artinya, lanjut Widodo, pemanfaatan geothermal atau energi panas bumi sama sekali tidak mengganggu keseimbangan alam. “Energi panas bumi pun termasuk sebagai sumber energi terbarukan,” ujarnya.
Seperti yang diketahui bersama bahwa WKP Gunung Tangkuban Parahu ditetapkan Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 2995 K/33/MEM/2007 tentang Penetapan WKP Panas Bumi di daerah Gunung Tangkuban Parahu, Kabupaten Subang, Bandung Barat dan Purwakarta, dengan luas 44.710 hektar. Karena WKP GunungTangkuban Parahu meliputi 3 Kabupaten maka proses perijinan menjadi kewenangan Gubernur Jawa Barat.
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2008, melakukan proses lelang pemanfaatan energi panas bumi untuk memproduksi energi listrik. Selain Gunung Tangkuban Parahu juga ada lelang untuk lokasi Gunung Tampomas dan Cisolok-Cisukarame. Hasil lelang menetapkan PT. Indonesia Power (IP) sebagai pemenang untuk lokasi Gunung Tangkuban Parahu dengan harga penawaran Rp 533,60/kWh setara 5,80 Cent USD/kWh. Dengan kapasitas pembangkit 110 MW (2x55 MW), dengan kemungkinan target operasi pada tahun 2018.
Kemudian sebagai penerima izin dan pengelola, maka IP bersama PT Raser membentuk anak perusahaan bernama PT. Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) berdasarkan akte pendirian Nomor 2 tanggal 01 Oktober 2009 (Notaris Humberg Lie,SH,SE.MKn dengan alamat perusahaan Jl.Gatot Subroto Kav.18 Jakarta. Selanjutnya TPGP berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 540/Kep.1679-Adm.rek/2009 tanggal 26 Nopember 2009 menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) panas bumi di WKP Panas Bumi G.Tangkuban Parahu.
Pada Desember 2011, TPGP sudah selesai melakukan kegiatan survai 3 G (Geologi, Geokimia & Geofisika), pre feasibility study dan penentuan titik bor. Dan sesuai ketentuan apabila belum dapat menyelesaikan kegiatan eksplorasi dalam waktu 3 tahun, makadapat diperpanjang 2 x 1 tahun. Dan perpanjangan 1 tahun pertama sudah diberikan berdasarkan surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Jabar No.677/03.a/ Pabum tertanggal 3 Januari 2013. TPGP juga sudah menerima Rekomendasi UKL-UPL berdasarkan surat Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat No. 660.1/4.029/I/ 2013 tertanggal 30 Agustus 2013. Sementara Ijin lingkungan sedang dalam proses pengesahan Gubernur.
Kemudian terkait sosialisasi proyek kepada masyarakat, pihak TPGP sudah melaksanakannya sejak bulan Juli 2013 hingga saat ini. Sosialisasi diantaranya dilakukan kepada perangkat Desa dan tokoh masyarakat Desa Cihideung, Karyawangi Kec. Parongpong KabupatenBandung Barat. Demikian juga dengan proses pinjam pakai lahan sudah selesai dilaksanakan dengan pihak PTPN VIII. Bahkan rencananyadalam waktu dekat akan melakukan pemboran eksplorasi (slimhole) di daerah Kancah. (tim)
Tidak ada komentar: