Pasangan Bima-Usmar Ungguli Pilwalkot Bogor Versi Hitung Cepat

(SJO, BOGOR) - Kubu pasangan Bima Arya-Usmar Hariman meminta agar Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Bogor, Jawa Barat, menjaga netralitas di dalam penghitungan suara pemilihan kepala daerah di wilayah itu. Hal ini lantaran adanya penundaan penghitungan di tingkat kelurahan.

“Kita berikan warning ke KPU serta Panwaslu agar benar-benar menjaga netralitas hitung suara yang sebenarnya,” kata Ketua Harian Komite Pemenangan Pemilu Nasional Partai Amanat Nasional (KPPN PAN) Putra Jaya Husin seperti dikutip dari Antara, Minggu (15/9).

Putra mengemukakan hal itu terkait penundaan penghitungan hasil Pilkada Kota Bogor di tingkat kelurahan yang dinilai rawan terjadi kecurangan. “Jangan ada manipulasi maupun pemindahan suara. Siapa pun yang menang itu yang dikehendaki warga,” tambah Putra.

Menurut Putra, pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap surat suara, tabulasi, serta penelitian surat suara C1 di Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU.

Berdasarkan hitung cepat yang dilakukan pihaknya, kata Putra, pasangan Bima Arya-Usmar Hariman mengungguli pasangan petahana Achmad Ru’yat-Aim Halim Permana. Demikian juga dengan hitung cepat versi Charta Politika Indonesia dan lembaga survei lainnya.

Bima Arya-Usmar Hariman yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendulang 35 persen suara, unggul dari pasangan petahana Achmad Ru’yat-Aim Halim Permana yang diusung PKS, PPP, dan Hanura.

“Kalau hitungan kami, quick count, dan C1 lebih banyak suaranya, tidak mungkin pasangan lain lebih banyak. Tapi nanti konsep pembuktiannya di KPU. Tidak mungkin C1 yang dipegang pasangan lain dengan milik kami beda,” kata Putra.

Menurut dia, warga Kota Bogor menginginkan perubahan. Hal itu terbukti dari hasil hitung cepat perolehan suara. “Kalau incumbent berhasil, harusnya selisih 15-20 persen suaranya. Karena di mana-mana kalau incumbent berhasil kinerjanya, selisihnya jauh,” kata dia.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Juanda Bogor Dedi Irawan mengatakan penundaan pleno KPUD Kota Bogor di tingkat kelurahan berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk menaikkan dan menurunkan perolehan suara calon tertentu.

“Penundaan ini rawan praktik manipulasi perolehan suara. ‘Blank spot’ ini bisa menimbulkan konflik jika dimanfaatkan pihak tertentu yang mau mengacaukan Pilkada Bogor, karena calon yang didukungnya kalah,” katanya. [bgr]