Menanggapi penghargaan yang ke-116 tersebut, Heryawan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian prestasi berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 2 tahun berturut-turut, yang diikuti dengan penghargaan dari Pemerintah RI adalah bukti pengakuan publik atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Selama 2 tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat opini WTP dari BPK RI, untuk tahun anggaran 2011 dan 2012. Semuanya itu merupakan bukti keseriusan kita dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel dan tersaji dengan baik. Semua prestasi itu berkat dukungan semua pihak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih," ujar Heryawan usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013.
Dalam arahannya Wakil Presiden Boediono menegaskan bahwa reformasi bidang keuangan tingkat keberhasilannya tergantung pada bagaimana kebijakan pimpinan lembaga atau kepala daerah yang bersangkutan. Hal itu penting karena terkait dengan pengelolaan keuangan, penatausahaan asset dan manajemen sumberdaya manusia. "Setelah dikaji lebih dalam bahwa tingkat keberhasilan itu tergantung pada kemampuan dan gaya kepemimpinan," ujarnya.
Sementara Menteri Keuangan Chatib Basri dalam laporannya kepada Wakil Presiden, menyatakan acara ini merupakan agenda tahunan. Dan untuk tahun ini mengambil tema "Membangun Sinergi Menuju WTP". Reformasi bidang keuangan yang sudah dilaksanakan mampu meraih kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. "Meningkatnya raihan opini WTP dan menurunnya opini disclaimer atas semua lembaga/kementrian dan pemerintah daerah adalah bukti membaiknya laporan keuangan dan akuntasi," ungkapnya.
Acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013 yang berlangsung satu hari ini dihadiri sejumlah pimpinan lembaga tinggi, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota DPR RI, Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia, pejabat eselon 1-3 kementrian dan daerah. Selain acara pembukaan dan pemberian penghargaan, juga ada presentasi dari sejumlah pemakalah.
Pada kesempatan itu, Wakil Presiden didampingi Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada lembaga Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Kementrian Dalam Negeri, Luar Negeri, Perdagangan, Hukum dan Ham, ESDM, Kehutanan, PU, Agama, LH, KUKM, PPA, BUMN, PDT, Keuangan, Sosial, Ristek, BPK, Pertahanan, Industri, Kesehatan, Polri, PPATK, Menkopolhukham, Menko Perekonomian, Menko Kesra, LAN, Lemhanas, dan BIN.
Berdasarkan laporan panitia, ada 15 Gubernur yang mendapatkan penghargaan karena mencapai opini WTP. Selain Provinsi Jawa Barat, antara lain; Sumbar, Jambi, Bengkulu, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Sulteng, Riau, Kepri, Kalbar, DIY, NTB, dan Lampung. Selain itu ada sejumlah Kabupaten/Kota yang juga mendapatkan penghargaan. Diantaranya Kota Banda Aceh, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Muko-Muko serta Kota Jogjakarta. (r21)
Tidak ada komentar: