Netty Heryawan Ajak Tim Penggerak PKK Ciptakan Terobosan

(SEPUTAR JABAR COM, TASIKMALAYA)—Tantangan pembangunan di era global semakin beragam. Oleh karena itu, semua unsur masyarakat harus mampu menyusun strategi kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan ini. Hal yang sama berlaku pada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

“Kalau ada program yang bagus, maka harus dipertahankan. Tapi jika ada program yang sudah tidak sesuai atau harus dievaluasi, maka tidak apa-apa diimprovisasi demi meningkatkan kualitas PKK,” papar Ketua TP PKK Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan, di Aula Balai Kota Tasikmalaya (31/1).

Pada acara “Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemahaman 10 Program PKK” ini, Netty mengajak para TP PKK Kota Tasikmalaya membuat program-program yang bisa menciptakan terobosan. Caranya, TP PKK harus menjadikan 10 Program PKK sebagai guide (pemandu). Keempat kelompok kerja (pokja) dalam PKK harus mampu menelurkan program yang bisa membantu masyarakat meningkatkan kualitasnya.

Namun, Netty mengingatkan, PKK bukan lembaga tersendiri, bukan super body. Tidak bisa bekerja sendiri. Maka, PKK harus bekerja sama dengan Organisasi Pemberdayaan Daerah (OPD). OPD merupakan gabungan instansi pemerintah yang mengurus masyarakat, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPMPD, dan BP3APKKB.

Agar program ini berhasil, Netty berharap kedua pihak saling melengkapi. Saat PKK bergerak di ruang promotif dan preventif, OPD membantu dalam tataran kuratif dan rehabilitatif. Namun sebelum itu, Netty mengingatkan kembali tugas masing-masing pokja.

Untuk Pokja I yang berfokus pada penghayatan nilai Pancasila dan gotong-royong, Netty menghimbau bidang ini untuk merumuskan nilai-nilai Pancasila yang beririsan dengan ketahanan keluarga. Selanjutnya, rumusan formula ini disampaikan ke masyarakat.

“Frame-kan kepada masyarakat bahwa bangunan keluarga itu harus utuh di dunia dan akhirat,” tambah Netty.

Untuk Pokja II yang mengurus koperasi dan pendidikan anak usia dini (PAUD), Netty menghimbau bidang ini untuk membuat sosialisasi program PAUD yang utuh. Menurut Netty, hakikat PAUD bukan pendirian/pelembagaan sekolah, tapi pembinaan yang harus diberikan pada anak usia 0-5 tahun dengan memberikan stimulus kepada anak.

“Sejatinya PAUD itu ada dalam keluarga. PAUD ini disebut PAUD informal, sedangkan PAUD-PAUD yang kini menjamur di sebut PAUD formal,” terang Netty.

Tugas kedua untuk bidang ini adalah mengadakan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kemandirian masyarakat, terutama ibu rumah tangga. Untuk tugas yang satu ini, Kepala BP3APKKB Neni Kencanawati menambahkan, “Sejak 2006, BP3APKKB bekerja sama dengan PKK membuat program ‘Perempuan Kepala Keluarga’ (PEKA). Melalui program ini, kami mengadakan pelatihan wirausaha kepada ibu rumah tangga, juga memberikan modal kepada mereka.” Tujuannya, menurut Neni, agar kaum ibu mandiri dan tidak tergantung kepada suami secara materi.

Adapun Pokja III yang mengurus sandang pangan dan tata laksana rumah tangga, Netty berpesan tim ini menanamkan wacana ketahanan pangan. Tim ini harus bisa mendorong masyarakat untuk menggali kreativitas, sehingga tidak bergantung pada makanan pokok yang itu-itu saja.

“Isu pangan adalah isu krusial. Tingkat konsumsi beras Indonesia merupakan tertinggi di dunia. Tiap hari, butuh sekitar 35 ribu hektar panen untuk memberi makan rakyat Jawa Barat” ungkap Netty.

Untuk itu, Netty mengingatkan kembali program “Poe Rebo Ulah Ngejo”. Program ini mengajak masyarakat untuk tidak mengonsumsi nasi tiap Rabu, dan menggantinya dengan bahan baku lain yang tetap kaya nutrisi. Netty berharap, masyarakat yang mengikuti program ini bisa mengurangi ketergantungan kepada beras, sehingga bisa mengurangi ketergantungan bangsa ini pada impor luar negeri.

Terakhir, Netty mengingatkan Pokja IV yang berfokus pada kesehatan, untuk menyukseskan program revitalisasi Posyandu. Program ini bertujuan memunculkan kemandirian masyarakat untuk membangun kesehatan keluarganya.

“Tahun kemarin, tiap Posyandu mendapat bantuan Rp 800 ribu per tahun. Alhamdulillah tahun ini naik menjadi Rp 1 juta. Sehingga bantuan yang telah diberikan Pemprov Jabar kepada Posyandu sebesar Rp 833 juta,” terang Netty. Urgensi program ini, menurut Netty, karena Posyandu merupakan center of excellence. Bukan hanya kesehatan yang bisa didapatkan di Posyandu, tapi juga wawasan untuk meningkatkan kualitas diri.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman memerintahkan seluruh OPD untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan PKK, sehingga mempercepat pembangunan di kota ini. Di lain pihak, Budi berharap jajaran pengurus PKK lebih pro aktif dengan berbagai permasalahan di masyarakat. (red01)